Kapolda Metro Jaya Minta Pengadilan menunda Pembacaan Tuntutan Terhadap Ahok

Kapolda Metro Jaya Minta Pengadilan menunda Pembacaan Tuntutan Terhadap Ahok

(tvn24online) – Hari ini, Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan meminta kepada pengadilan agar menunda pembacaan tuntutan pada kasus penodaan agama oleh Ahok, Iriawan meminta agar pembacaan tuntutan di undur hingga pencoblosan Pilkada DKI 19 April 2017.

Iriawan mengirim surat resmi tertanggal 4 April 2017 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada surat tersebut Iriawan mengatakan penundaan dari tuntutan tersebut perlu dilakukan demi alasan keamanan menjelang pemungutan suara pada pemilihan gubernur putaran kedua DKI Jakarta.

Karena melihat semakin rawan kondisi keamanan di DKI Jakarta, dan untuk kepentingan masyarakat banyak, dan juga akan dilaksanakan pengamanan pada pemungutan suara pemilukada DKI Jakarta putaran II, dan semua kekuatan pasukan Polri yang akan bergabung dengan TNI akan diturunkan untuk mengamankan pemilukada DKI putaran kedua ini, untuk itu Iriawan menyarankan kepada Ketua agar pembacaan tuntutan terhadap AHok agar ditunda hingga pemungutan suara Pemilukada DKI putaran II.

Tidak hanya itu, Polda Metro Jaya meminta kepada pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar penyelidikan terhadap laporan polisi yang terkait dengan nama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut tiga, Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno, kasus tersebut juga di tunda hingga acara pemungutan suara pilkada selesai.

Karena berkaitan dengan pilkada DKI Jakarta maka proses hukum terhadap terlapor Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, baik pemanggilan dan pemeriksaan oleh penyidik Polri akan ditunda hingga pemungutan suara Pemilukada DKI Putaran ke II selesai.

Atas pernyataan Iriawan tersebut, humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara Hasoloan Sianturi mengatakan akan melakukan pengecekan terhadap surat tersebut. Sianturi mengatakan yang mempunyai kewenangan terhadap penetapan jadwal sidang ada pada majelis hakim.

Sianturi mengatakan, Seharusnya permohonan penundaan sidang sendiri diungkapkan oleh pihak yang berperkara yakni Kejaaksan beserta kuasa hukum dari terdakwa.

Itu bisa saja akan tetapi kita harus mengikuti aturannya, disampaikan oleh pihak yang berperkara. Semua permintaan itu disampaikan secara terbuka, ucap Sainturi saat memberikan keterangan kepada wartawan (tvn24online).