M Iriawan : Jadi pimpinan ormas kok pengecut, hadapi sajalah proses hukumnya !!

Rindu-kepada-Rizieq-Firza -Habib-kemana-ya-kok-tidak-pulang-mencari-Firza

TVN24 Online – M Iriawan, Kapolda Metro Jaya terlihat enggan untuk menanggapi terkait dengan saran dari Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra agar Presiden Jokowi memberikan hak abolisi atas kasus yang kini tengah menjerat Imam Besar Front Pembela Islam ( FPI ) Rizieq Shihab.

Saat ini pimpinan FPI Rizieq Shihab tengah terseret kasus chat Whatsapp di duga berkonten pornografi yang melibatkan dirinya dan Firza Husein.

Iriawan mengatakan, dari pada meminta abolisi, sebaiknya Imam Besar Front Pembela Islam ( FPI ) Rizieq Shihab mengikuti proses hukum yang berlaku.

Iriawan juga mengatakan bahwa setiap orang memiliki kesamaan didalam hukum. Tidak ada satu warga negarapun yang di istimewakan.

“Saya itu tidak mengerti abolisi yang bagaimana. Sudahlah, banyak yang lebih penting yang harus kita pikirkan di negara ini.Kalau kasus Rizieq Shihab, ya dihadapi sajalah proses hukumnya, kan selesai,” ujar Iriawan saat ditemui usai meninjau keamanan tempat rekreasi Taman Impian Jaya Ancol di Jakarta Utara, Rabu ( 28/6/17 ).

“Bagaimanapun negara Indonesia menggunakan kesetaraan didalam proses hukum. Kasihan dong sama masyarakat lain yang telah menjalani proses hukum serupa. Simpel aja kok masalahnnya, ya hadapi aja, kan selesai,” ujar Iriawan.

Baca juga : Memalukan, Rizieq minta presiden Jokowi hentikan kasusnya

Abolisi merupakan yang yang dimiliki oleh presiden untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan terhadap suatu perkara.

Iriawan menilai, hakim yang nantinya akan dapat menilai kasus tersebut, bertindak dan memutuskan secara adil apakah Imam Besar Front Pembela Islam tersebut terbukti bersalah atau tidak didalam kasus tersebut.

“Kalau memang tidak terbukti, hakim tentunya akan memutuskan di proses pengadilan. Cukup gitu saja. Kita alihkan pembicaraan lain yang lebih penting buat rakyat dan negara. Walau melakukan mangkir, tetap saja proses hukumnya akan terus berjalan,” ujar Iriawan.

Sebelumnya Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendera menyarankan agar Presiden Joko Widodo memberikan abolisi terhadap kasus yang kini menjerat sejumlah tokoh dan ulama, salah satunya adalah Imam Besar Front Pembela Islam ( FPI ) Rizieq Shihab.

Hal itu dilakukan agar tidak terjadi rekonsiliasi antara tokoh yang dianggap berseberangan dengan pihak pemerintah.

Hingga saat ini, Rizieq telah ditetapkan sebagai buronan. Dirinya belum kembali ke Indonesia setelah umrah ke Arab Saudi. ( TVN24 Online )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.