Presiden undang pegiat media sosial, Fadli Zon sebut buat rusak wibawa negara

Presiden undang pegiat media sosial, Fadli Zon sebut buat rusak wibawa negara

TVN24 Online  – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) RI Fadli Zon mempertanyakan langkah yang diambil presiden Jokowi yang telah beberapa kali mengumpulkan pegiat media sosial di Istana.

Fadli menuding sebagian pegiat sosial yang di undang presiden Jokowi merupakan buzzer politik.

“Saya ingin mengkritik presiden yang telah beberapa kali mengumpulkan buzzer politik di istana,” kata Fasli, Rabu ( 30/8/17 ).

“Ditengah adanya wabag hoax, hate speech dan eksploitasi isu SARA di kalangan para pengguna media sosial, mengumpulkan para buzzer politik yang mendukung pemerintah adalah bentuk komunikasi politik yang bermasalah dari seorang kepala negara,”ujar Fadli.

Baca : Lakukan OTT, Walikota Tegal Siti Mashita diangkut KPK

Fadli juga meminta agar kegiatan mengumpulkan buzzer politik ini tidak dilanjutkan karena akan merusak wibawa negara.

Dirinya menilai langkah dari presiden Jokowi ini kontraproduktif dengan usaha dari Polri yang sedang membongkar mafia penyebar hoak dan kebencian di media sosial.

Tindakan dari presiden Jokowi yang sering mengundang para pegiat media sosial ke istana, kata dia, hanya memperkuat kesan di masyarakat bahwa pemerintah sebenarnya menerapkan standar ganda dalam urusan hoak dan ujaran kebencian.

“Sebab jika telah menyangkut para buzzer istana, tidak pernah ada tindakan hukum kepada mereka. Meskipun cuitan maupun postingan mereka di media sosial kerap meresahkan dan melahirkan perselisihan di tengah masyarakat,” kata Fadli.

Fadli mencontohkan salah satu buzzer yang diundang presiden ke istana pernah menyebarkan hoak terkait dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Namun yang bersangkutan tidak pernah diproses dan justru dirangkul oleh pemerintah Jokowi.

“Ini merupakan tantangan bagi Polri. Mereka harus dapat menyadari posisinya jika Polri adalah alat negara dan bukan alat kekuasaan. Untuk itu mereka tidak boleh menerapkan standar ganda didalam pengusutan kasus hoak, hate speech dan SARA di media sosial,”kata Fadli. ( TVN24 Online  )

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.