Sri Mulyani singgung biaya perjalanan dinas Pemprov DKI yang 3 kali lipat dari standar nasional

Sri Mulyani singgung biaya perjalanan dinas Pemprov DKI yang 3 kali lipat dari standar nasional

TVN24 Online  – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengingatkan pihak Pemprov DKI Jakarta terkait pengawasan terhadap penggunaan anggaran APBD DKI. Salah satunya adalah mengenai besarnya biaya perjalanan dinas yang masuk kedalam anggaran tersebut.

Sebab, menurutnya, anggaran perjalanan dinas Pemprov DKI Jakarta cukup besar bila dibandingkan dengan standar perjalanan dinas secara nasional.

“Satuan biaya uang harian untuk perjalanan dinas di DKI sama pusat hampir 3 kali lipat, Rp.1.5 juta perorang per hari di DKI, standar nasional itu hanya sekitar Rp.480.000 per orang per hari,”ujar Sri Mulyani saat menghadiri acara Musrenbang DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta, Rabu ( 27/12/17 ).

Dirinya mengatakan, hal – hal semacam itu harus dapat diperhatikan mengingat besaran anggara tersebut lebih dari 36 persen total APBD DKI Jakarta.

Baca juga : Pengamat : Pemprov DKI terkesan arogan dalam penyelesaian Tanah Abang

Kendati demkian, dirinya mengaku tidak akan mempersoalkan besarnya anggaran tersebut karena kebutuhan untuk perjalanan dinas karyawan berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Hanya saja, dirinya meminta agar besarnya anggaran didalam perjalanan dinas tersebut dapat di iringi dengan kualitas pelayanan masyarakat yang baik.

“Saya juga meminta anggaranya dapat dirasionalisasi dari sisi it is the good way to spend your money. Saya tidak mempermasalahkan how to spendnya. Tapi mungkin pertanyaannya adalah apakah itu cara terbaik untuk dapat memberikan insentif untuk perform. Untuk mengkaitkan tujuan tadi seperti pengganguran, kemiskinan dan kesenjangan sosial,”kata dia.

Tidak hanya itu, Sri juga mengingatkan Pemprov DKI untuk memprioritaskan perolehan target opini Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) DKI selalu wajar tanpa pengecualian ( WTP ).”Sudah saya katakan berulang kali, seharusnya DKI dapat WTP dan WTP,”ujarnya.

Diriya mengatakan, penilaian dari BPK untuk pengelolaan keuangan DKI sangat signifikan. Sebab sebagai ibu kota negara yang menjadi anggota G-20 ekonomi utama, penilaian terkait pengelolaan keuangan DKI menjadi gambaran umum untuk daerah-daerah lainnya. ( TVN24 Online)