Tanggapi Ketum PAN Zulkifli Hasan, Bamsoet : tidak ada pembahasan RUU LGBT di DPR

Tanggapi Ketum PAN Zulkifli Hasan, Bamsoet : tidak ada pembahasan RUU LGBT di DPR

TVN24 Online  – Pernyataan dari Ketua Umum Partai PAN Zulkifli Hasan terkait dengan sikap fraksi di DPR RI mengenai LGBT mendapat sorotan. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan saat ini tidak ada melakukan pembahasan RUU LGBT di DPR.

“Tidak ada dilakukan pembahasan UU LGBT. Itu termasuk kedalam pembahasan RUU KUHP,” kata Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet, Minggu ( 21/1/18 ).

Dirinya mengatakan semangat pembahasan RUU KUHP adalah menolak eksisnya LGBT. Bahkan kini sedang ada pembahasan perluasan pasal di RUU KUHP terkait dengan para pelaku LGBT.

“Perluasan dari pasal tersebut agar para pelaku LGBT bisa dijerat dengan perbuatan cabul atau hubungan sejenis dengan hukuman pidana,”ujarnya.

Dirinya meluruskan anggapan bahwa ada fraksi di DPR yang setuju dengan adanya LGBT. Dirinya sangat menyakini semua fraksi menolak.

“Apalgi kita melegalkan hal itu, itu sangat keliru. Semangatnya adalah menolak LGBT di tanah air,”ucap Bamsoet. “Saya tidak yakin ada fraksi yang setuju dengan adanya LGBT,”sambungnya.

Dirinya juga menegaskan bahwa pembahasan RUU larangan minuman beralkohol di DPR belum selesai juga. Jadi belum ada pemaparan sikap dari fraksi.

“Belum mendapatkan keputusan apalagi soal melegalkan miras,”ungkapnya.

Baca juga :  Berubah-ubah, ternyata rumah DP 0 berbentuk rusunami

Sebelumnya, Ketua Umum Partai PAN Zulkifli Hasan yang juga merupakan ketua MPR sempat berbicara mengenai LGBT ini saat mensosialisasi 4 pilar di Universitas Muahmmadiyah Surabaya. Saat dilakukan konfirmasi, dirinya menyatakan bahwa sudah ada 5 fraksi di DPR yang menolak adanya LGBT.

“PAN menyatakan ada terdapat 4 partai yang menolak LGBT plus PAN. Yang lima lagi belum ngomong,”ujarnya, Sabtu ( 20/1/18).

Sementara itu sejumlah fraksi juga menanggapi ucapan dari Zulkifli Hasan terkait LGBT. Anggota Panja RUU KUHP dari Fraksi PPP, Arsul Sani mengungkapkan hal senada dengan Bamsoet mengenai LGBT ini termasuk didalam pembahasan RUU KUJP.

Dirinya menjelaskan mengenai perluasan cakupan tentang tindakan perbuatan cabul. Semula didalam konsep awal RUU KUHP dari pemerintah, perbuatan cabul oleh LGBT atau sesama jenis hanya dipidana apabila dilakukan terhadap orang dibawah umur 18 tahun.Cakupan tersebut kemudian diminta diperluas diantaranya oleh PPP dan PKS.

“Didalam rapat tingkat Panja, enam fraski lain telah setuju dengan usualn perluasan FPPP dan FPKS ini. Ke-enam fraksi tersebut yaitu Golkar, Nasdem, PKB, Demokrat, PDI-P dan Gerindra. Sedangkan PAN dan Hanura tidak hadir saat rapat Panja tersebut,”ucap Arsul.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Firman Soebagyo menjelaskan perihal RUU LGBT yang telah ditolak untuk masuk ke Prolegnas.  Menurut Firman, keputusan itu ada dari hampir seluruh fraksi.

“Sampai sekarang di DPR belum pernah dibahas RUU tersebut bahkan hampir semua fraksi telah menolak untuk dimasukan kedalam daftar prolegnas baik prioritas maupun jangka menenggah,”ungkapnya. ( TVN24 Online )