Terbukti Ahok tidak melakukan penodaan agama.

terbukti-ahok-tidak-melakukan-penodaan-agama

TVN24 Online – I Gusti Ketut Ariawan, Ahli Hukum Pidana dari Universitas Udayana menilai dakwaan dari jaksa penuntut umum terhadap Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Thajaja Purnama atau Ahok didalam kasus dugaan penodaan agama sangat prematur dan terkesan dipaksa.

Basuki Thajaja Purnama atau Ahok didakwa dengan menggunakan pasal alternatif antara 156 KUHP atau pasal 156a KUHP tentang penodaan agama.

“Pasal 156 KUHP telah jelas jelas kasus penodaan hanya ditujukan bagi golongan dan bukan soal agama”, ujar Gusti didalam persidangan di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan,Rabu ( 29/3/17).

Didalam pasal 156 KUHP berbunyi “Barang siapa di muka umum yang menyatakan perasaan permusuhan, kebencian ataupun penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Gusti juga memastikan pasal 156a KUHP yang telah didakwakan kepada Ahok sangat tidak tepat.

“Pasal 156a KUHP itu agar menghindari hadirnya kepercayaan kepercayaan baru di Indonesia pada masa itu. jadi in dakwaannya kepada Ahok sangat tidak jelas dan sangat tidak dapat diterima”, ujar Gusti.

Selain itu, dirinya juga menyatakan didalam penyelesaian kasus yang kini tengah menjerat Ahok seharusnya dapat diselesaikan secara preventif dan bukan represif. hal itu dinilai telah sesuai dengan penetapan oleh Presiden Republik Indonesia yang  bernomor 1/PNPS tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama.

Dirinya juga mengungkapkan didalam pasal 2 PNPS tahun 1965 tersebut telah menjelaskan ” Barang siapa melanggar ketentuan tersebut di dalam pasal 1 ( penodaaan agama ) diberi perintah dan peringatan keras untuk segera menghentikan perbuatannya itu didalam suatu keputusan bersama dengan Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri”.

Dirinya juga menuturkan bahwa peraturan tersebut sudah pernah di uji materi di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2007 dan 2012 yang lalu. namun di saat itu, Mahkamah Konstitusi ( MK ) tidak mengabulkannya.

“Kenapa, karena judul daripada Undang Undang itu adalah pencegahan, berati bersifat preventif dan bukan represif”, kata Gusti.(TVN24 Online)