Terbukti tidak netral, Sumarno dilaporkan para Relawan Ahok.

terbukti-tidak-netral-sumarno-dilaporkan-para-relawan-ahok.

TVN24 Online – Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno, telah dilaporkan oleh para Relawan Perkumpulan Cinta Ahok ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP ) atas dugaan pelanggaran kode etik, Kamis ( 16/3/17).Yuliana Zahara Mega selaku Ketua Perkumpulan Cinta Ahok mengatakan bahwa Sumarno telah dilaporkan karena dianggap tidak netral.

“Kehadiran kami di hari ini adalah untuk melaporkan Ketua KPU DKI yang telah kami anggap tidak netral. awalnya pelaporan ini dari banyaknya keresahan masyarakat. karena ini merupakan rangkaian”, ujar Yuliana di Kantor DKPP, Jalan MH Thamrin, Jakrta Pusat, Kamis ( 16/3/17 ) siang.

Menurutnya, Ketidaknetralan dari Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno diawali dari foto profil di akun media sosial Whatsapp yang menggunakan foto doa bersama 212 pada 2 Desember 2016 lalu. Yuliana juga menyebutkan doa bersama 212 yang diadakan sangat sarat kepentingan politiknya.

“Kita semua tahu 212 ada kepentingan politiknya. seharusnya Bapak Sumarno dapat menghindari itu karena akan menggiring opini masyarakat”, kata dia.

Rangkaian berikutnya yaitu saat Sumarno melakukan pertemuan dengan Calon Gubernur Anies Baswedan pada saat pemunggutan suara ulang ( PSU ) yang diadakan di Kalibata,Jakarta Selatan, beberapa waktu yang lalu.

Dengan adanya pertemuan tersebut, dirinya menilai pertemuan tersebut dianggap telah memihak salah satu calon. yang selanjutnya yaitu kejadian di saat rapat Pleno penetapan pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur pada 4 Maret 2017. dimana saat pelaksanaan acara seharusnya dimulai pada pukul 19.30 menjadi molor.

“Tapi sudah sampai 19.55 belum ada juga pertemuan, ternyata yang lebih mengagetkan yaitu Ketua KPU sedang terlihat makan malam dengan paslon lainnya ( Anies )”, ucap Yuliana.

Sementara itu, kuasa hukum dari Relawan Cinta Ahok, Daya Perwira Dalimi menuturkan Sumarni telah di duga melanggar pasal 10 serta 14 peraturan bersama KPU, Bawaslu dan DKPP nomor 13 tahun 2012, nomor 11 tahun 2012 serta nomor 1 tahun 2012 tentang kode etik penyelenggara pemilu.

“Jadi disini kami melihat ada peraturan perundang undangan yang mengatur dengan sangat jelas penyelenggara pemilu harus netral, tidak boleh memihak salah satu pihak, memperlakukan sama semua pasangan calon serta menghindari suatu kegiatan resmi maupun tidak resmi yang dapat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan”, ujar Daya.

Yuliana beserta dengan Tim hukum dan relawan Cinta Ahok berharap DKPP dapat segera memeriksa laporan mereka dan segera memberikan sanksi kepada Sumarno.(TVN24 Online)