Yusril : HGB pulau reklamasi tidak dapat dibatalkan begitu saja

Yusril : HGB pulau reklamasi tidak dapat dibatalkan begitu saja

TVN24 Online  – Pengamat Hukum dan Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menegaskan Hak Guna Bangunan yang sudah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) tidak dapat begitu saja dibatalkan atas dasar permintaan pihak lain.

Kecuali, lanjut Yusril, BPN menyadari adanya kesalahan administratif didalam penerbitan tersebut.

“Itupun tidak mudah untuk dilakukan karena kesalahan administratif bukanlah kesalahan dari pihak pemohon hal, tapi merupakan kesalahan BPN sendiri,”ujar Yusril, Kamis ( 11/1/18).

Yusril menjelaskan terkait dengan penerbitan HGB yang ada di pulau D dilakukan setelah sesuai perjanjian antara Pemda DKI Jakarta dengan pihak pengembang.

“Yang punya hajat untuk dapat melakukan reklamasi adalah pihak Pemda DKI dan bukan swasta. Swasta adalah pihak yang di tunjuk untuk melaksanakannya,”kata Yusril.

Pulau reklamasi kata Yusril semulanya tidak ada. Keberadaannya menurut Yusril bukan secra ilmiah melainkan telah direncanakan dan dibuat.

Baca juga : Nur Afni : program pelatihan OK OCE sangat memalukan

“Karena itu, lahan hasil reklamasi dalam jumlah besar itu pastinya akan dikuasai oleh negara,”ujar Yusril.

Didalam keterangannya, Yusril memaparkan perjanjian Pemda DKI akan memiliki hak pengelolaan atas lahan reklamasi dan pengembang untuk jangka waktu tertentu. Karena itu Yusril berpendapat BPN mustahil akan menerbitkan HGB tanpa adanya persetujuan dan rekomendasi dari pemegang HPL yakni Pemda DKI.

“Karena itu BPN Jakarta Utara berkeras mengatakan bahwa penerbitan HGB di pulau reklamasi telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,”kata Yusril.

Pemda DKI menurut Yusril tidak dapat berdalih bahwa HGB yang telah diterbitkan menyalahi aturan. Pasalnya hal tersebut belum tertuang didalam perda tata ruang dan perda zonasi.

“Kedua perda tersebut memang belum ada. Pembahasannya di DPRD juga mangkrak. mengatakan sesuatu peraturan yang belum ada adalah hal yang tidak mungkin,”papar Yusril.

Menurut Yusril, jalan satu-satunya yang masih tersedia bagi Pemda adalah mengajukan gugatan pembatalan ke PTUN.

“Maka satu-satunya jalan yang masih tersedia bagi pemda DKI adalah mengajukan gugatan pembatalan HGB itu melalui PTUN,”ujar Yusril.( TVN24 Online )

Tinggalkan Balasan