Ahok di vonis 2 tahun, diantara intervensi dan cacat hukum ?

ahok-di-vonis-2-tahun-diantara-intervensi-dan-cacat-hukum

TVN24 Online – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Thajaja Purnama telah di vonis hukuman 2 tahun penjara didalam kasus dugaan penodaan agama. Vonis tersebut langsung dibacakan oleh kalim didalam persidangan yang dilaksanakan di Kementerian Pertanian,Ragunan, Selasa ( 9/5/17 ).

‘Menyatakan terdakwa Basuki Thajaja Purnama atau Ahok telah terbukti sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama dan menjatuhkan penjara selama 2 tahun,” ujar hakim.

Perbuatan yang dilakukan oleh Ahok dinilai telah memenuhi unsur pada pasal 156a KUHP. Vonis yang diberikan kepada Ahok lebih berat dari tuntutan jaksa. Sebelumnya jaksa telah menuntut basuki Thajaj Purnama atau Ahok dengan hukuman 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun.

Selama didalam proses persidangan, telah dihadirkan berbagai macam saksi diantarany saksi pelapor, saksi ahli dan juga saksi yang akan meringankan ahok yang dibawa oleh pengacara Ahok. Adapun sebelumnya jaksa mendakwa Ahok dengan dakwaan alternatif antara pasal 156 huruf a KUHP atau pasal 156 KUHP.

Baca juga Polda Jabar bakal bawa paksa Rizieq bila tidak hadir

Ahok didakwa dengan menggunkan dua pasal yakni pasal 156 serta 156a Kitab Undang Undang Hukum Pidana ( KUHP ). Didalam pasal 156 KUHP berbunyi ” Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian dan atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana paling lama empat tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500″.

Pada pasal 156a KUHP berbunyi ” Barang siapa yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan dan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan dan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia ,dipidana dengan pidana penjara selama lima tahun”.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno terlihat enggan untuk berkomentar banyak mengenai vonis yang diberikan kepada Ahok.

“Saya tidak mau berkomentar karena itu merupakan masalah hukum. Kami akan fokus kepada warga DKI Jakarta. Warga itu menuntut lapangan pekerjaan, penghasilan yang dapat meningkat. Kami akan berfokus pada itu,” kata Sandi saat berada di Pulau Ganteng, Kepulauan Seribu, Selasa ( 9/5/17 ).(TVN24 Online)