Binggung APBD dikunci Ahok, Sandi bakal jual saham Pemprov

binggung-apbd-dikunci-ahok-sandi-bakal-jual-saham-pemprov

TVN24 Online – Basuki Thajaja Purnama atau Ahok, Gubernur DKI Jakarta mengatakan bahwa Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah ( APBD ) DKI Jakarta tahun 2017 sudah dilakukan penguncian oleh pihak eksekutif.

Sistem pengamanan anggaran seluruh warga DKI Jakarta itu telah berada didalam sistem E- Budgeting yang digagas oleh Ahok. Perubahan susunan anggaran hanya dapat dilakukan oleh Eksekutif melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bappeda ) karena mereka memiliki password tersebut.

“Sistem sudah dikunci. Kalau mau revisi, ingin melakukan penambahan atau mengurangi harus ada password dan sewaktu penyusunan anggaran harus ada izin dari kami, buka bareng oleh Bappeda,” kata Ahok, Minggu ( 23/4/17 ).

Dengan adanya sistem yang dibuat itu, Dirinya juga memastikan tidak semua pihak dapat mengutak atik APBD DKI Jakarta.”Jadi tidak dapat setiap saat dan tidak semua orang dapat dengan seenaknya melakukan perubahan angka angka didalam susunan anggaran,” tegas Ahok.

Selain itu dengan adanya penguncian itu, dirinya memastikan tidak akan mudah bagi oknum DPRD yang ingin menitip atau melakukan perubahan anggaran.

“APBD tidak mudah dilakukan perubahan oleh oknum DPRD selama eksekutifnya benar. Kecuali keduanya da kongkalikong ya pasti bisa ( dilakukan perubahan ),” ujar Ahok.

Sementara Calon Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menegaskan komitmennya untuk dapat menjual saham pemerintah provinsi DKI Jakarta yang berada di perusahaan lisensi bir PT Delta Djakarta Tbk. Menurutnya sangat tidak esensial jika pemprov memiliki saham di perusahaan yang tidak mempunyai kepentingan bagi hajat hidup orang banyak.

“Banyak kok yang berminat karena perusahaannya untung dan bagus, tapi sangat tidak cocok dimiliki oleh Pemprov. Karena itu bukan untuk hajat hidup orang banyak,” ujar Sandi usai menghadiri tasyakuran kemenangan Anies-Sandi di jalan Ekor Kuning no.39 Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu ( 23/4/17 ).

Untuk melakukan penjualan saham milik Pemprov DKI Jakarta, dirinya hanya baru mempertimbangkan untuk melakukan penjualan saham bir saja. Diketahui Pemprov DKI memiliki saham di perusahaan bir tersebut sebesar 23.34 persen.

“Yang pasti yang sudah terucap janji hanya baru bir saja. kalau yang lain belum ada. belum pernah saya mengatakan tentang pendapat saya,” ujar Sandi.

Sebagai tindak lanjutnya, Sandi mengaku telah menargetkan perusahaan investasi untuk dapat mengkaji lebih jauh. Tentunya yang sudah mumpuni untuk menanggani usaha milik pemerintah.

“Tapi ini nantinya sebagai bagian dari rekonsiliasi kita untuk menunjuk investment banker yang paling mumpuni yaitu Multidana Reksa atau Bahana yang biasa punya pemerintah dan yang biasa mengkaji penjualan,” ungkapnya.(TVN24 Online)