Ketua ACTA Telah Melaporkan Mendagri Tjahjo Kumolo ke Ombudsman RI

Mendagri Tjahjo Kumolo memberi keterangan pers seusai mengikuti sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/2).

JAKARTA TVN24 — Dengan resmi diaktifkannya  kembali Ahok (Basuki T Purnama) sebagai Gubernur DKI Jakarta, Pihak ACTA memprotes aksi keputusan dari Menteri Dalam Negeri Indonesia yakni Tjahjo Kumolo. Dimana Pihak ACTA menilai keputusan tersebut tidaklah bijaksana karena seharusnya Ahok sudah tidak boleh lagi menjabat menjadi Gubernur karena Ahok sudah berstatus Terdakwa yang mana kasusnya yang hingga kini juga belum selesai dan masih disidangkan, akibat dugaan adanya penistaan agama.

Alhasil kini pihak ACTA membuktikan ucapan mereka saat sebelumnya telah diungkapkan kepada pubik akan melakukan pengaduan apabila Ahok kembali menjabat sebagai gubernur Aktif , Saat itu ACTA berujar bila nantiya Mendagri Tjahjo mengangkat kembali Ahok maka mereka tidak segan-segan dalam mengambil upaya hukum yang lebih tinggi dengan mengadukan Tjahjo.

Kini diketahui Krist Ibnu selaku dari Ketua ACTA telah mendatangi Ombusdsman RI yang tepatnya berada di Jakarta Selatan dengan memberikan laporan bahwa telah ada tindak mal-administrasi yang telah dilakukan oleh Menteri dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dimana Beliau tidak mengindahkan saran dari ACTA dengan memberikan kebijakan yang seharusnya tidak boleh untuk dilakukan yaitu dengan meresmikan kembali jabatan AHOk sebagai Gubernur non Aktif tanpa memberhentikan posisinya. Padahal sudah jelas bila Ahok kini sudah berstatus terdakwa.

Ketika wartawan menanyai mengapa hal tersebut diduga sebagai praktik maladministrasi? Ibnu sendiri mengungkapkan bahwa maladminstrasi telah dilanggar sendiri oleh Mendagri, seharusnya Beliau sudah harus tau Bahwa Ahok tidak layak kembali menjabat setelah ditetapkan menjadi terdakwa, dan harusnya juga Ahok Telah diberhentikan sejak awal. Dalam hal kaitan ini, Ibnu membeberkan bahwa ada 3 aturan pengabaian yang telah dilakukan yakni, pertama Adanya unsur pengabaian dalam pasal 83 UU No.23 tahun 2014 tentang yang namanya Pemerintah Daerah dimana kepala Daerah yang yang telah didakwa pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun wajib untuk diberhentikan sementara.

Dan ketika diulas balik diketahui Ahok sebenarnya telah menjadi terdakwa sejak tanggal 13 Desember 2016, namun mengapa saat ini Ahok masih tetap aktif sebagai Gubernur?”, Ungkap Ibnu Selasa (14/02/2017)

Lalu untuk pelanggaran yang kedua yaitu, mengapa adanya unsur perlakukan yang tidak sama antara Ahok dengan kepala daerah yang lainya? padahal ada juga beberapa kasus serupa yang menimpa kepala daerah lain, contohnya saja pemberhentian sementara dari Bupati Ogan llir Ahmad Wazir Noviadi  dimana dirinya itu malah terancam dengan 2 pasal berlapis yakni ancaman lebih dari 5 tahun.

Ibnu kembali menambahkan untuk yang ketiganya yaitu adanya inkonsistensi alasan mengapa Ahok tidak diberhentikan ketika sudah menjadi hal umum bahwa Ahok telah menyandang status terdakwa. Disini seperti ada unsur pembenaran yang terus dilakukan agar Ahok tidak diberhentikan.

“Sehingga hal ini jugalah yang menjadi unsur pelaporan kami mengapa Pihak kami Bersikeras dalam melaporkan permasalahan ini ke Ombudsman RI, kami berharap ada kejelasan agar Ombudsman mampu mengambil tindakan yang tepat dan layak sesuai dengan UU Nomor 37 tahun 2008”. Tegas Ibnu