Mahfud: Tak Pernah Presiden Minta Maaf kepada PKI!

TVN24 Online — Ditegaskan Menko Polhukam Mahfud MD, bahwa Presiden Joko Widodo tak pernah meminta maaf pada Partai Komunis Indonesia (PKI). Ia mengatakan jika sering mendengar masyarakat di daerah yang mempertanyakan sikap pemerintah sebab meminta maaf pada PKI.

“Sekarang kalau saya di daerah, ‘pak kenapa PKI dimaafkan?’ Ndak ada, kenapa Presiden minta maaf ke PKI, ndak ada, itu hoaks. Presiden tidak pernah meminta maaf kepada PKI,” kata Mahfud dalam Rapat Koordinasi Sinergitas Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Politik Dan Keamanan untuk menyukseskan Pemilu Tahun 2024 di Hotel Westin, Jakarta Selatan, Senin (29/5).

Mahfud menjelaskan mengenai apa yang disampaikan Jokowi dalam pidatonya beberapa waktu lalu merupakan pengakuan dan penyesalan mengenai praktik pelanggaran HAM berat masa lalu.

“Presiden mengakui telah terjadi pelanggaran HAM berat dalam 13 kasus itu, tertulis 14, karena Wasior dan Wamena semula jadi satu, sekarang dipisah, Presiden menyesal telah terjadi itu,” ucapnya.

“Kenapa? Loh, kan tidak bisa nolak Presiden, itu sudah keputusan Komnas HAM, bahwa itu terjadi dan kita semua melihat itu semua terjadi,” tambah Mahfud.

Pelanggaran HAM Berat

Di awal tahun ini, Jokowi mengaku, jika sudah ada 12 kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang terjadi di Indonesia. Ia menyesalkan berbagai pelanggaran HAM berat tersebut yang terjadi dalam sejumlah peristiwa.

Jokowi mengaku sudah membaca dengan saksama laporan dari tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2022.

“Dengan pikiran yang jernih dan hati tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa,” ujar Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka, pada Rabu (11/1).

Jokowi menyebut pelanggaran HAM berat itu antara lain peristiwa 1965-1966, penembakan misterius tahun 1982-1985, tragedi Rumah Geudong di Aceh tahun 1989, penghilangan orang paksa di tahun 1997-1998, dan kerusuhan Mei 1998.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *