Masuk ke dalam catatan hitam KPK, ini reaksi Jazuli Juwaini.

masuk-ke-dalam-catatan-hitam-kpk-ini-reaksi-jazuli-juwaini

TVN24 Online – Jazuli Juwaini, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ), namanya muncul di dalam dakwaan sidang kasus korupsi E-KTP pada hari ini di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

Didalam dakwaannya, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu di sebut sebut sebagai salah satu penerima aliaran dana dalam pengadaan E-KTP. mendengar namanya disebut didalam surat dakwaan, Jazuli mengaku terkejut karena dituding telah keciplatan dana senilai US $ 37 ribu.

“Iya, saya terkejut dan kaget mendapati kabar ini”, kata dia, Kamis ( 9/3/17).

Jazuli menjelaskan bahwa jabatannya di Komisi II DPR baru dimulai pada 2013. sedangkan megaproyek pengadaan E-KTP telah terjadi pada 2011-2012.

“Saya itu dari 2009 sampai tahun 2013 itu masih di komisi VIII, baru pada 1 Juni 2013 baru di Komisi II DPR dan kejadian E-KTP itu terjadi pada 2011-2012. Jadi pada saat itu saya itu bukanlah anggota Komisi II DPR “, dirinya membantah.

Meski sudah ada di Komisi II, Jazuli mengatakan dia bukanlah Kepala Kelompok Fraksi dan bukan juga merupakan pimpinan komisi atau anggota Badan Anggaran. Karena itu dirinya merasa aneh saat namanya disebut sebut sebagai salah satu penerima dana korupsi pengadaan E-KTP.

“Saya bukan Kapoksi ( Kepala Kelompok Fraksi ), bukan juga pimpinan Komisi II DPR, bukan pimpinan dan anggota Banggar ( Badan Anggaran ) juga. Jadi apa sich kepentingan E-KTP dengan saya yang sebelumnya di Komisi VIII ini ? ini sangat aneh dan tidak nyambung”, ujar Jazuli.

Sidang perdana dalam kasus korupsi mega proyek E-KTP hari ini digelar perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan terdakwa Irman dan Sugiharto. Irman diketahui merupakan Dirjen Dukcapil Kemendagri dan Sugiharto sendiri merupakan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Kedua tersangka di dalam kasus dugaan korupsi dana mega proyek E-KTP dijerat dengan pasal 2 ayai 1 subsider pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999. sebagaimana di ubah dengan undang undang nomor 20 tahun 2001 ( UU tindak pidana korupsi ) jo pasal 55 ayat 1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Didalam kasus korupsi E-KTP itu diperkirakan negara mengalami kerugian mencapai Rp.2 triliun. di duga sejumlah pejabat terlibat didalam mega proyek pengadaan E-KTP ini diantaranya Ketua DPR Setya Novanto dan Ganjar Pranowo yang kini menjabat Gubernur Jawa Tenggah. namun keduanya membantah terlibat didalam mega proyek tersebut.

“Demi Allah saya, kepada seluruh Indonesia, bahwa saya tidak pernah sekalipun menerima apapun dari pengadaan E-KTP tersebut”, ujar Setya Novanto saat berpidato di dalam Rakornis Partai Golkar di Redtop Hotel Jakarta, Kamis.

Ganjar Pranowo juga menyampaikan bantahan, disebutkan dirinya tidak terlibat di dalam kasus E-KTP.”Saya sudah dapat yang telah distabilo itu, saya pastikan saya tidak akan menerima”, kata Ganjar.(TVN24 Online)