Setelah Novanto diberitakan menerima fee E-KTP, kenapa sekarang KPK bilang tidak ada?

setelah-novanto-diberitakan-menerima-fee-e-ktp-kenapa-sekarang-kpk-bilang-tidak-ada

TVN24  Online – Di dalam kasus korupsi pengadaan E-KTP, Ketua DPR RI Setya Novanto tidak disebut menerima fee dari mega proyek tersebut.

Di dalam dakwaan bagi kedua tersangka kasus korupsi E-KTP, Setya Novanto disebut sebut memilikiperanan penting dalam mengatur besaran anggaran mega proyek E-KTP yang mencapai Rp.5.9 triliun.

Sementara itu banyak sekali nama anggota DPR yang muncul di duga menerima alian dana dalam kasus korupsi E-KTP.

Setelah disebut telah ikut menerima dana sebesar Rp.574 miliar, mengapa sekarang Novanto tidak disebut menerima free?

Febri Diansyah, juru bicara KPK menjelaskan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa KPK tersebut untuk menjelaskan tindak pidana yang telah dilakukan oleh kedua terdakwa.

Kedua tersangka yakni Imran, mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Sugiart,manatan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Dirjen Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kemendagri.

“Dakwaan telah diajukan terhadap kedua terdakwa yaitu Sugiarto dan Irman. Tentu saja yang akan sangat detail dibuktikan indikasi perbuatan perbuatan yang dilakukan oleh kedua terdakwa ini”, ujar Febri usai acara diskusi ruang tengah di Kantor Tempo, Palmerah, Jakarta Barat, Kamis ( 9/3/17).

Menurutnya, KPK wajib memaparkan fakta fakta yang ada serta konstruksi perkara secara umum. harapannya pihak hakim bisa memahami proses keterlibatan kedua terdakwa dan posisi dari pihak pihak lainnya yang terlibat di dalam kasus.

“Akan sangat berbeda sekali ceritanya jika dakwaan yang diajukan adalah dakwaan utnuk pihak lain. Tentunya indikasi pembuktian lebih rinci akan dilakukan terkait dengan peran masing masing terdakwa”, ujarnya.

Dirinya juga menjelaskan bahwa di dalam dakwaan sebenarnya sudah sangat cukup jelas di sebutkan bahwa selain Irman dan Sugiharto masih ada enam orang lainnya yang di indikasi telah bersama sama melakukan tindakan korupsi E-KTP.

“Tentunya akan segera kami uraikan nanti di dalam proses persidangan”, kata Febri.

Setya Novanto selaku Ketua Fraksi Partai Golkar disebut sebut memiliki peran penting dalam mengatur besaran anggaran mega proyek E-KTP yang mencapai Rp.5.9 triliun.

Menurut Jaksa KPK, Novanto bersama dengan Andi Narogong, Nazarudin dan Anas Urbaningrum telah menyepakati besarnya anggaran proyek E-KTP seduai dengan grand design 2010 yaitu sebesar Rp.5.9 triliun.

Dari besaran anggaran itu, rencanya sebesar 51 persen atau senilai 2.662 triliun akan digunakan untuk belanja modal atau belanja riil pembiayaan proyek E-KTP.

Sedangkan sisanya sebesar 49 persen atau sekitar Rp.2.558 triliun akan dibagi bagikan ke sjumlah pihak termasuk anggota DPR RI.

Novanto bersama Anas, Nazarudin dan Andi juga disebut sebut sebagai pengatur pembagian aliran dana sebesar Rp.2.558 triliun.

Pembagian tersebut dimana 7 persen atau sekitar RP.365.4 miliar yang akan dibagikan ke sejumlah pejabat Kementan, 5 persen atau sekitar Rp.261 miliar dibagikan untuk sejumlah anggota Komisi II DPR, 15 persen atau sekitar Rp.783 miliar yang akan dibagikan kepada rekanan atau pelaksana pekerjaan, sedangkan sisanya sebesar 22 persen yang mana 11 persen atau sekitar Rp.574.2 miliar untuk Setya Novanto dan Andi Narogong. serta 11 persen lainnya atau sekitar Rp.574.2 miliar lainnya untuk Anas Urbaningrum dan Muhammad Nazaruddin.

Namun saat ini nama Setya Novanto tidak termasuk kedalam daftar orang yang ikut menikmati dana tersebut pada surat dakwaan kasus E-KTP yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Nama Nazarudin juga disebut sebut tidak ada di dalam daftar penerima aliran dana di dalam kasus E-KTP.

Belum dapat diketahui secara pasti apakah Novanto dan Nazarudin telah menerima aliran dana sebesar 574.2 miliar yang telah dialokasi untuk keduanya.

Sejauh ini, Dakwaan KPK tidak ada menyebut ada aliaran dana kepada kedua orang tersebut saat menjadi bendahara umum di partainya masing masing.(TVN24  Online)